Pemerintah akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna meminimalisir praktik korupsi dan pungli yang sering terjadi di sektor pariwisata. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan sektor pariwisata di Indonesia.
Pungutan liar atau pungli merupakan masalah yang sering terjadi di tempat-tempat wisata, dimana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup keuntungan secara ilegal. Hal ini tentu merugikan baik pengunjung maupun pelaku usaha di sektor pariwisata.
Dengan dibentuknya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Pokja ini akan bekerja secara kolaboratif dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan stakeholder pariwisata lainnya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pungli yang terjadi.
Selain itu, pokja ini juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pungli dan pentingnya melaporkan jika menemui praktik pungli di tempat wisata. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan praktik pungli dapat diminimalisir.
Pemerintah juga akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pungli yang terbukti melakukan praktik ilegal tersebut. Hal ini sebagai bentuk tindakan preventif agar praktik pungli tidak lagi terjadi di tempat-tempat wisata.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini, diharapkan sektor pariwisata di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Semoga dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, kita dapat menikmati liburan yang lebih nyaman dan aman.